Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Navigation

Smartphone Rakyat Indonesia

KABAR RISET DIKTI - Wed, 01/11/2017 - 18:07

CIKARANG – Siapa yang tidak kenal dengan teknologi ponsel pintar alias smartphone? Hampir setiap orang menggunakan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kini, masyarakat Indonesia boleh berbangga hati. Kerjasama antara akademisi, industri, pelaku pasar dan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan digital bangsa mulai membuahkan hasil.

Para peneliti Indonesia telah mampu menciptakan smartphone yang sebentar lagi akan diproduksi perdana secara massal. Produk ini dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). Melalui skema pendanaan inovasi perguruan tinggi di industri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada tahun 2016 memberikan pendanaan kepada Institut Teknologi Bandung untuk mengembangkan dan menghilirisasikan produk smartphone 4G.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengatakan riset-riset yang dihasilkan anak bangsa jangan sampai hanya berhenti di perspustakaan, tetapi harus dikomersialisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Saya merasa bangga betul. Semoga produk ini bisa mengambil pasar, network harus kita bangun. Mudah-mudahan produk ini bisa kompetitif, punya nilai tambah, dan menjadi kebanggaan, ” ujarnya saat kunjungan kerja ke PT. VS Technology Indonesia, Rabu, 11 Januari 2017.

Menristekdikti menyebutkan angka pengguna smartphone di Indonesia kini mencapai sekitar 25% dari total penduduk atau sekitar 65 juta orang. Sehingga Ia menilai jumlah tersebut merupakan market potensial dari produk ini.

Ponsel pintar yang telah mendapatkan sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) sebesar 20,2% pada akhir 2016 ini nantinya akan diadopsi dan dilanjutkan produksi massalnya oleh Koperasi Digital Indonesia Mandiri (KDIM/Digital Coop) dengan bekerjasama antara ITB, PT. Jalawave Integra, PT. VS Technology Indonesia, dan PT TSM.

“Korporasi lain bisa melakukan investasi tapi tidak memiliki hak suara. Jadi benar-benar berbasis kerakyatan dimana anggotanya adalah WNI. Hanya dengan menabung di koperasi para anggota akan mendapatkan ponsel pintar buatan anak bangsa. Dan setiap dua tahun sekali ponsel tersebut akan diganti dengan tipe terbaru,” jelas Ketua Umum KDIM, Henry Kasyfi. Pihaknya menegaskan business model tersebut diharapkan menjadi model nasional yang dapat menegakkan teknologi digital yang mandiri.

Pemerintah telah menetapkan bahwa seluruh vendor smartphone 4G LTE harus memenuhi kewajiban 30% TKDN mulai 1 Januari 2017 sebagai syarat berjualan di Indonesia. Kebijakan tersebut harus dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya industri smartphone di Indonesia khususnya terkait dengan pengembangan hardware dan software. Melalui design center yang dikembangkan di ITB, diharapkan banyak industri smartphone yang saat ini kegiatan R&D nya ada diluar negeri, dapat dipindahkan ke dalam negeri, terutama untuk dapat memenuhi kewajiban 30% TKDN tersebut.

Kemenristekdikti akan terus mendukung riset dan pengembangan smartphone serta pembangunan Design Center di ITB atau diperguruan tinggi atau lembaga litbang lainnya untuk meningkatkan TKDN. (APS)

Ijazah Tak Perlu Lagi Legalisir

KABAR RISET DIKTI - Mon, 01/09/2017 - 15:10

MEDAN – Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan akan memberlakukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI) di tahun 2017 ini. Hal tersebut diungkapkan Nasir pada pertemuan dengan para pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Kopertis I Sumatera Utara, senin (9/1).

“LL-DIKTI akan diberlakukan di 2017. Saat ini sedang diadakan pembahasan final Peraturan Menristekdikti dengan Kemenpan & RB yang diantaranya berisi akan dilakukan pengelompokan tipe LL-DIKTI berdasarkan jumlah PTS dan wilayahnya, dan kewenangan pusat secara bertahap akan diberikan pada LL-DIKTI,” papar Nasir.

Menurut Nasir memang perubahan Kopertis menjadi LL-DIKTI untuk wilayah Kopertis I memang lebih mudah, dibandingkan Kopertis yang membawahi sekitar 6 provinsi dibawahnya.

Menanggapi kemajuan PTS di Kopertis Wilayah I, Nasir katakan bahwa kemajuan di wilayah I memang cukup maju, karena memang semenjak tahun 2016, peningkatan mutu PTS terus digenjot.

“Karena memang tugas Kopertis itu tidak hanya datang saat wisuda saja, tetapi melakukan pembinaan di wilayahnya. Pembinaan itu menyangkut peningkatan akreditasi program studi dan institusi,” tuturnya.

Nasir jelaskan bahwa pada tahun 2016, dari 23 Perguruan Tinggi yang berakreditasi A, 9 diantaranya merupakan PTS, artinya menurut Nasir, ini menjadi lecutan bagi PTS lain untuk berakreditasi lebih baik.

Publikasi ilmiah menurut Nasir di PTS harus ditingkatkan karena itu ikut membantu penelitian di Indonesia. Nasir juga menyampaikan rata-rata masalah di PTS terutama untuk politeknik atau akademi adalah keterbatasan dosen.

“Oleh karena itu silakan berkolaborasi dengan industri. Saya akan mensyaratkan kompetensi yang dimiliki oleh calon dosen dari industri itu. Kita punya KKNI, sehingga rasio antara dosen dan mahasiswa tidak ada masalah,” katanya.

PIN dan SIVIL

Terkait dengan permasalahan ijazah, selama ini Nasir jelaskan bahwa ijazah kebanyakan bermasalah, untuk itu Nasir akan mewajibkan setiap Perguruan Tinggi untuk mengikuti program Penomoran Ijazah Nasional (PIN).

“Jadi kedepan, tidak perlu lagi ada legalisir ijazah lulusan Perguruan Tinggi Indonesia. Misal industri ingin tahu lulusan yang akan diterimanya, hanya tinggal mengecek melalui Sistem Verifikasi Ijazah Online/Elektronik (SIVIL),” jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, permasalahan-permasalahan ijazah palsu akan bisa dieliminir lebih awal. Industri menerima lulusan yang memang sesuai dan diinginkan.

“Apalagi yang jual beli ijazah, kalau ketahuan, langsung kami tutup. Dan kami serahkan kepada penegak hukum,” tegasnya. (DZI)

RS USU Resmi Terima Sertifikat Paripurna

KABAR RISET DIKTI - Mon, 01/09/2017 - 11:31

MEDAN – Peran Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) dalam membantu Pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat menjadi salah satu hal utama yang dikembangkan oleh Kemeneristekdikti.

Menyadari arti pentingnya keberadaan RSPTN baik sebagai salah satu fasilitas pendukung proses pendidikan tinggi maupun sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, maka Kemenristekdikti sejak beberapa tahun yang lalu mengapresiasi dan mendorong usaha-usaha yang telah dirintis Kementerian dan beberapa PTN di Indonesia untuk memiliki dan mengelola sendiri rumah sakitnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menristekdikti Mohamad Nasir saat memberikan sambutan pada acara Grand Opening RS USU, senin (9/1) di RS USU Medan.

“RSPTN sebagaimana RS USU ini merupakan salah satu mata rantai upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Oleh karena itu keberadaan dan perkembangannya memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan tingi di Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, kata Nasir, di lingkungan Kemenristekdikti telah terdapat tidak kurang dari 24 RSPTN yang tersebar di beberapa PTN seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Brawijaya dan termasuk juga di Universitas Sumatera Utara.

“Dari data yang kami miliki di Kemenristekdikti, sampai sejauh ini perkembangan RSPTN yang ada tersebut cukup bervariasi, baik dalam capaian kinerjanya maupun permasalahan yang dihadapinya, namun demi peningkatan kualitas kesehatan, kami dorong terus sampai kualitas RSPTN ini mumpuni,” ungkapnya.

Sertifikat Paripurna

Dengan resminya RS USU menerima sertifikat paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), maka status RS USU semakin kuat sebagai RS Pendidikan dengan status akreditasi paripurna, yang artinya memenuhi seluruh persyaratan sebagai Rumah Sakit.

“Ini harus kita syukuri, karena beberapa bulan yang lalu, RS UGM dan RS Unair berhasil memperoleh status barunya sebagai rumah sakit kelas B dan sekaligus juga memperoleh status akreditasi paripurna sebagai rumah sakit pendidikan dan hari ini kita saksikan bersama giliran penyerahan akreditasi Paripurna bintang 5 oleh KARS pada RSPTN USU,” jelas Nasir.

Untuk tenaga SDM dokter, Nasir yakinkan bahwa bila dokter yang ada di RS Umum ingin berkolaborasi dan ingin mengajar, mereka bisa menjadi dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

Dalam kesempatan itu Nasir informasikan bahwa RS USU pun dapat menerima pasien BPJS.

“Meski RS USU ini masih kelas C, tetapi sudah memiliki 115 bed, dan kualitas layanannya jelas bagus karena buktinya terakreditasi paripurna. Dengan tipe RS USU Kelas C, artinya pasien BPJS dari layanan primer bisa langsung ke rumah sakit ini,” terangnya.

Menurut Rektor USU Runtung Sitepu, ini merupakan prestasi bagi USU, karena hanya dalam waktu sekian bulan, RS USU mendapatkan sertifikat paripurna tersebut. Dan RS USU menjadi RS PTN ketiga yang memiliki sertifikat tersebut.

Nasir pun berpesan jika RSPTN dikelola dengan tata kelola yang baik, maka prestasi (kinerja) sekaligus prestise rumah sakit pendidikan akan mampu melebihi apa yang selama ini bisa dicapai oleh rumah sakit non-pendidikan.

“Mari tingkatkan Pelayanan Kesehatan, selamat kepada USU,” pungkasnya.

Pada kesempatan grand opening tersebut Nasir ditemani Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan Rektor USU juga meninjau pasien operasi katarak dari Sinabung. (DZI)

Tahun 2017 Undip Resmi Menjadi PTN BH

KABAR RISET DIKTI - Wed, 01/04/2017 - 03:36

SEMARANG – Memasuki awal tahun 2017, Universitas Diponegoro menyandang predikat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menjelaskan bahwa di Indonesia sebelumnya ada 7 Perguruan Tinggi Negeri yang sudah menjadi PTN BH yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Sumatera Utara. Kini, diikuti 4 PTN BH yang juga dilaunching, yakni Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Universitas Diponegoro, dan Universitas Padjajaran.

“Predikat PTN BH merupakan wujud kepercayaan Pemerintah terhadap Universitas Diponegoro dengan cara memberikan otonomi di bidang akademik maupun non-akademik,” terangnya saat melaunching Universitas Diponegoro sebagai perguruan Tinggi Badan Hukum di Gedung Prof. Soedarto SH Tembalang, Selasa (03/01).

Menteri Nasir berharap, Undip menjadi semakin baik. “Universitas ada untuk menggodok para ilmuwan, oleh karena itu Undip harus menjadikan tulang punggung NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yang pecah-belah dikampus agar kita tinggalkan, harus bersama–sama kita membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik, kebersamaan, menjunjung tinggi perbedaan, harus kita jaga betul untuk kesatuan Republik Indonesia ini,” tutupnya yang dilanjutkan dengan menekan tombol sirine tanda Undip sebagai PTN BH.

Capaian Kinerja 2016 dan Program 2017 Kemenristekdikti

KABAR RISET DIKTI - Wed, 12/28/2016 - 21:13

JAKARTA – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan misi yang diembannya berupaya untuk (a) meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan (b) meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.

Dalam upaya menjalankan misinya tersebut, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2016 telah menghasilkan beberapa capaian.

Pertama, terkait dengan program pembelajaran dan kemahasiswaan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, maka telah diberikan bantuan pendanaan pendidikan bagi mahasiswa khususnya diploma dan sarjana. Bantuan tersebut melalui skema beasiswa, yaitu bidikmisi, Afirmasi Pendidikan (Adik) Papua dan daerah 3T serta beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA). Pada tahun 2016 total penerima beasiswa bidikmisi 307.833 mahasiswa, beasiswa Adik 3.046 mahasiswa dan PPA 61.904.

Sementara itu, pada tahun 2017 untuk beasiswa Bidikmisi baru sebanyak 80.000 mahasiswa dengan peningkatan bantuan biaya hidup Rp. 50.000/bulan/mahasiswa, beasiswa Adik baru sebanyak 2.500 orang, sedangkan untuk beasiswa PPA kuotanya menjadi 130.000 mahasiswa.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi salah satunya dengan melakukan upaya pencegahan ijazah palsu melalui penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL). Selain itu, juga dilakukan upaya akreditasi program studi melalui BAN-PT, dimana pada tahun 2016 jumlah prodi yang terakreditasi A mengalami peningkatan sebesar 2.356 prodi dibandingkan tahun 2015 yang sebanyak 1.785.

Kedua, dalam rangka penguatan kelembagaan Kementerian Ristekdikti pada tahun 2016 telah melakukan langkah sebagai berikut: 1) mendorong perguruan tinggi masuk top 500 dunia dengan capaian 2 universitas masuk top 500 dunia yaitu UI dan ITB; 2) Mendorong peningkatan akreditasi perguruan tinggi dengan capaian ada 48 perguruan tinggi yang telah terakreditasi A, 3) Mendorong lahirnya science technopark (STP) yang unggul dengan capaian ada 12 STP unggul; 4) Mendorong pusat unggulan Iptek dengan capaian 27 pusat unggulan Iptek. Selain itu juga mulai dilakukan upaya untuk melakukan pendelegasian evaluasi ijin prodi ke L2DIKTI (Kopertis). Kemudian langkah preventif untuk menjamin kualitas ijin pendirian prodi, maka Kementerian Risetedikti juga berusaha untuk mengatasi praktek-praktek percaloan pengurusan izin pendidirian prodi.

Ketiga, dalam rangka penguatan sumber daya, Kemenristekdikti pada tahun 2016 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengeluarkan program magister menuju doktor untuk sarjana unggul dengan capaian batch I sebanyak 57 mahasiswa dengan 27 promotor dan telah menghasilkan 73 publikasi internasional, kemudian pada batch II sebanyak 322 mahasiswa dengan 176 promotor; 2) Pemberian beasiswa unggulan dosen indonesia (BUDI) untuk S 2 dan S 3 dengan capaian ada 1.979 dosen studi di dalam negeri dan 168 dosen studi di luar negeri; 3) Melakukan agenda visiting world class professor yang diikuti oleh 41 peserta dari berbagai negara.

Keempat, untuk program penguatan riset dan pengembangan dari sisi kebijakan telah dikeluarkan peraturan PMK 106/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 , permenristekdikti 69/2016 ttg Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran, permenristekdikti 42/2016 ttg Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, UU 13/2016 ttg Paten dan PP 45/2016 ttg Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi. Untuk publikasi ilmiah terindeks scopus pada tahun 2016 ditargetkan 6.229, capaiannya adalah 9.457 per 22 Desember 2016. Untuk jurnal ilmiah terindeks DOAJ (Directory of Open Access Journals) per 22 Desember 2016 capaian adalah 484 dimana capaian ini lebih baik dibandingkan Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Selain itu, untuk target paten pada tahun 2016 adalah sebesar 1.735, capaiannya adalah 1.960. Disamping itu, dari penelitian hibah bersaing hasil riset sosial yang sukses komersialisasi adalah metode statis dan dinamis pribadi spider plot (SPSP) untuk pengukuran potensi dan kompetensi pegawai.

Tambahan pula, telah dihasilkan konverter kit mesin 2 TAK berbahan bakar bensin. Dengan alat ini dengan tabung gas 3 kg lebih efisien hampir lima kali lipat. Konverter kit tersebut juga dapat diterapkan pada mesin 4 TAK berbahan bakar bensin yang dengan menggunakan alat tersebut dengan tabung 3 kg lebih efisien 2 kali lipat dibandingkan menggunakan mesin 4 TAK berbahan bakar bensin.

Kelima, dalam program penguatan inovasi pada tahun 2016 ditargetkan produk inovasi sebanyak 15 buah, capaiannya adalah 40 buah. Produk-produk inovasi yang dihasilkan adalah ADS-B, Smar Card, Implant Tulang, pabrik enzim, plastik komposit, smelter, EKG Kanal Telemetri, Sediaan Obat Neurat Fitofarmaka, rubber air bag, speda motor listrik, computer based interlocking (CBI) untuk sistem sinyal kereta api, inverter, padi IPB 3 S, base station 4 G, alat kesehatan (ina shunt, NPC strip, ceraspon, ina sent), desain kapal ikan hidup, smart phone 4 G, dan e-ticketing.

Keenam, dalam rangka penguatan dukungan management Kemenristekdikti teah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) mengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran; 2) melakukan efisiensi anggaran operasional untuk program/anggaran prioritas 2017 sebesar Rp 130 M; 3) membuka Pusat Informasi dan Layanan Satu Pintu untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan prinsip STAR (Smart, Tangible, Accessible dan Responsive); 4) Memperkuat pusdiklat dan telah mendapatkan akreditasi dari LAN, sehingga dapat melaksanakan diklat formal kepegawaian seperti prajabatan; 4) melakukan percepatan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan; 5) melakukan advokasi hukum untuk penyelesaian kasus-kasus hukum, dan lain-lain.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, Kementerian Ristekdikti mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya: 1) penghargaan sebagai Kementerian dengan kontribusi PNBP terbesar dalam APBN; 2) predikat terbaik II Anugerah Media Humas 2016 kategori Advertorial Kementerian/LPNK/BUMN/PTN; 3) predikat tingkat kepatuhan tinggi peringkat ke-3 dari seluruh K/L terhadap standar pelayanan publik.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada para pejabat di lingkup Kementerian Ristekdikti, maka juga terus dilakukan upaya pengingkatan kepatuhan dala melaporkan harta kekayaan penyelenggaran negara melaui LHKPN.

Pada tahun 2017 Kementerian Ristekdikti terus melanjutkan program prioritas dan melakukan beberapa terobosan baru diataranya: program beasiswa diploma dan sarjana (bidik misi, Adik dan PPA), Program Revitalisasi Pendidikan Vokasi (Politeknik), Pemberian Hibah kepada PTS, Kontrak World Class Professor, Program detasering dosen, program STP, program beasiswa S 2 dan S3, paket-paket bantuan pendanaan riset dan pengembangan, program-program peningkatan inovasi termasuk mendorong lahirnya perusahaan pemula berbasis teknologi.

##

Informasi lebih lanjut :
Biro Perencanaan Kemenristekdikti
Gedung (D) Dikti Lt.10
Jl. Pintu Satu Senayan Jakarta

Sarjana Ekonomi Diminta Bangun Daerah

KABAR RISET DIKTI - Fri, 12/23/2016 - 14:22

Kemampuan untuk membuat, mendistribusikan, dan memberdayakan pengetahuan merupakan modal bagi keunggulan, daya saing, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat sebuah negara.
Saat ini kita sedang menuju era ekonomi baru yang ditandai dengan persaingan bebas, cepatnya aliran informasi, meningkatnya kompleksitas bisnis, dan globalisasi.

Laporan World Economic Forum (WEF) menyebutkan Indeks Competitive Global (daya saing) Indonesia tahun ini mengalami penurunan ke posisi 37 ke 41 dari 138 negara. Namun peringkat inovasi sendiri meningkat dari 35 ke 31.

Sementara itu, tingkat kesiapan teknologi atau technology readiness level (TRL) kita secara ekonomik merosot drastis menjadi urutan ke 91. Artinya riset yang menghasilkan inovasi masih sangat rendah. Riset yang bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat langsung masih rendah.

Oleh karena itu, kita dihadapkan untuk mengembangkan tidak saja potensi keunggulan sumber daya alam namun juga keunggulan daya saing yang kita miliki, khususnya faktor manusia.

Momentum pertemuan (Pelantikan Pengurus ISEI Cabang Semarang Periode 2016-2019) dinilai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, sangat penting dan potensial. Sebagai lembaga profesi, Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) wajib meningkatkan keunggulan inovasi di bidang Ekonomi, serta didorong agar mampu melakukan penelitian yang menghasilkan terobosan-terobosan baru dan bahkan inovasi yang dapat diterapkan langsung di dunia industri.

Keberadaan ISEI sangat penting dalam memberdayakan ekonomi di daerah melalui usaha kecil menengah (UKM), usaha mikro, yang berbasis teknologi. Sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Bagaimana ISEI ini bisa mendevelop ekonomi kita menjadi lebih baik,” imbuh Menristekdikti saat Pelantikan Pengurus ISEI Cabang Semarang, Jumat, (23/12/2016) di Universitas Diponegoro Semarang.

Nasir melanjutkan nilai usaha kecil kita masih sangat rendah yakni sekitar 2,5 persen dari total penduduk, kemudian yang berbasis teknologi hanya 0,67 persen.

Nasir berpesan, daerah yang sudah bagus ekonomi mikronya agar membantu mengembangkan daerah atau tempat lain. ISEI agar bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi supaya makin baik dan maju. Harapannya, pengurus ISEI Cabang Semarang periode 2016 – 2019 mampu memberikan sumbang saran dalam menjawab tantangan yang ada. (ayp)

Sarjana Ekonomi Diminta Bangun Daerah

KABAR RISET DIKTI - Fri, 12/23/2016 - 14:07

Kemampuan untuk membuat, mendistribusikan, dan memberdayakan pengetahuan merupakan modal bagi keunggulan, daya saing, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat sebuah negara.
Saat ini kita sedang menuju era ekonomi baru yang ditandai dengan persaingan bebas, cepatnya aliran informasi, meningkatnya kompleksitas bisnis, dan globalisasi.

Laporan World Economic Forum (WEF) menyebutkan Indeks Competitive Global (daya saing) Indonesia tahun ini mengalami penurunan ke posisi 37 ke 41 dari 138 negara. Namun peringkat inovasi sendiri meningkat dari 35 ke 31.

Sementara itu, tingkat kesiapan teknologi atau technology readiness level (TRL) kita secara ekonomik merosot drastis menjadi urutan ke 91. Artinya riset yang menghasilkan inovasi masih sangat rendah. Riset yang bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat langsung masih rendah.

Oleh karena itu, kita dihadapkan untuk mengembangkan tidak saja potensi keunggulan sumber daya alam namun juga keunggulan daya saing yang kita miliki, khususnya faktor manusia.

Momentum pertemuan (Pelantikan Pengurus ISEI Cabang Semarang Periode 2016-2019) dinilai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, sangat penting dan potensial. Sebagai lembaga profesi, Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) wajib meningkatkan keunggulan inovasi di bidang Ekonomi, serta didorong agar mampu melakukan penelitian yang menghasilkan terobosan-terobosan baru dan bahkan inovasi yang dapat diterapkan langsung di dunia industri.

Keberadaan ISEI sangat penting dalam memberdayakan ekonomi di daerah melalui usaha kecil menengah (UKM), usaha mikro, yang berbasis teknologi. Sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Bagaimana ISEI ini bisa mendevelop ekonomi kita menjadi lebih baik,” imbuh Menristekdikti saat Pelantikan Pengurus ISEI Cabang Semarang, Jumat, (23/12/2016) di Universitas Diponegoro Semarang.

Nasir melanjutkan nilai usaha kecil kita masih sangat rendah yakni sekitar 2,5 persen dari total penduduk, kemudian yang berbasis teknologi hanya 0,67 persen.

Nasir berpesan, daerah yang sudah bagus ekonomi mikronya agar membantu mengembangkan daerah atau tempat lain. ISEI agar bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi supaya makin baik dan maju. Harapannya, pengurus ISEI Cabang Semarang periode 2016 – 2019 mampu memberikan sumbang saran dalam menjawab tantangan yang ada. (ayp)

Menristekdikti Dorong PAIR-BATAN Kembangkan Teknologi Radiasi yang Bermanfaat

KABAR RISET DIKTI - Wed, 12/21/2016 - 05:06

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, mendorong Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) untuk terus melakukan pengembangan teknologi radiasi di berbagai bidang yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. Hal itu ditegaskan Menristekdikti ketika menghadiri peringatan hari jadi PAIR-BATAN ke-50 tahun yang digelar di Gedung Pertemuan PAIR, Kawasan Nuklir, Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Selasa (20/12).

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Dr. Muhammad Dimyati dan sejumlah pejabat terkait juga tampak hadir mengikuti acara peringatan HUT PAIR-BATAN tersebut.

Dalam laporannya, Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengatakan bahwa anggaran PAIR – BATAN pada tahun 2016 tidak banyak, yakni hanya 78,2 miliar setahun. Anggaran tahun 2017 turun lebih kecil lagi.  Kendati demikian, kata Djarot, hasil kerja PAIR – BATAN cukup banyak dan telah mendunia serta diaplikasikan di berbagai daerah.

Djarot mengatakan, dalam usianya yang ke-50 PAIR-BATAN telah melakukan pengembangan teknologi radiasi di berbagai bidang, baik itu pangan, industri dan lingkungan. Meski jumlah karyawan terus berkurang, PAIR-BATAN terus berupaya untuk menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat untuk rakyat. Karena itu, pada HUT ke-50 PAIR-BATAN ini Djarot mengundang Menristekdikti untuk hadir melihat hasil karya PAIR-BATAN. “Pak Menteri, PAIR sudah mendunia. Di jejaring internasional sudah dikenal, terutama untuk pertanian dan pangan. Pengakuan itu bukan hanya dari badan tenaga atom internasional, tapi juga didapat dari FAO,” jelas Djarot.

Menristekdikti mengakui bahwa pengetahuan masyarakat terhadap teknologi nuklir atau teknologi radiasi masih terbatas. Jika bicara nuklir atau radiasi, yang diingat masyarakat umumnya hal yang buruk-buruk, seperti tragedi Chenobil atau Fukhusima. Padahal, jika teknologi ini dapat dikembangkan dengan baik dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Untuk itu, Menristekdikti mendorong PAIR BATAN agar terus melakukan pengembangan teknologi radiasi di berbagai bidang yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.  Menurut Menristekdikti, keterbatasan anggaran riset bukan menjadi alasan atau keluhan, tetapi hal itu dapat mendorong kita untuk berani fokus dan memilih mana yang prioritas dan mendesak untuk kita lakukan ke depan. “Yang terpenting dari kegaitan litbang itu sudah dapat dimanfaatkan untuk masyarakat atau belum,” papar Nasir.

Dalam kesempatan tersebut, Menristekdikti melihat dari dekat berbagai macam hasil karya litbang PAIR-BATAN di arena pameran. Dari litbang mutasi radiasi PAIR-BATAN kini sudah menghasilkan 22 varietas unggul padi, 10 kedelai, 2 kacang hijau, 3 sorgum dan 1 gandum. Selain itu juga terdapat inovasi untuk kesehatan maupun pengembangan plastic ramah lingkungan.

Menristekdikti juga meninjau berbagai fasilitas PAIR-BATAN, seperti  iradiasi untuk pengawetan bahan pangan maupun mutasi bibit unggul dan berbagai macam tanaman di National Science Park (NSTP). Dalam peninjauan lapangan, Menristekdikti memberikan apresisasi positif kepada PAIR-BATAN karena hasil kerjanya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya benih unggul Inpari Sidenuk yang sudah terbukti dapat membantu para petani dalam meningkatkan produktivtas padi. Menristekdikti berharap, PAIR-BATAN terus berupaya melakukan kerja sinergis dengan berbagai lembaga agar hasil pengembangan teknologi radiasi dapat diaplikasikan di tengah masyarakat, entah itu di bidang pertanian dan pangan maupun kesehatan. (SUT)

Kontribusi Swasta Bagi Pendidikan Tinggi

KABAR RISET DIKTI - Tue, 12/20/2016 - 11:12

Tanggung jawab memajukan pendidikan di Indonesia bukan hanya milik pemerintah tapi juga seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk sektor swasta.  Banyak anak-anak yang memiliki prestasi membanggakan yang sampai saat ini masih kesulitan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena faktor ekonomi. Disitulah peran negara harus dapat hadir guna memastikan mereka mampu berkuliah demi masa depan yang lebih baik. Namun keterbatasan dana tidak dapat membuat pemerintah secara sepenuhnya membantu anak-anak tersebut.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, mengatakan Kementerian Ristekdikti telah mengalokasikan sejumlah dana untuk anggaran beasiswa di tahun 2017 mendatang. Namun dana tersebut belum bisa mengcover seluruh jumlah mahasiswa Indonesia yang mencapai sekitar 7,5 juta orang.

“Kalau dari pemerintah seluruhnya masih tidak mungkin untuk menggratiskan semuanya,” ujarnya saat acara Penyerahan Bantuan Bagi Mahasiswa Berprestasi (BMB) Lippo Group, Selasa, (20/12/2016). Oleh karena itu, pihaknya terus mencari dukungan dan bantuan dari pihak lain.

Untuk itu Menristekdikti sangat mengapresiasi langkah Lippo Group yang telah membantu pemerintah dengan memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa di 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia pada tahun 2016 ini.

Penyerahan Bantuan Bagi Mahasiswa Berprestasi (BMB),

diberikan kepada 10 perguruan tinggi negeri yakni Politeknik Negeri Batam, Poltek Negeri Sriwijaya, Poltek Negeri Banjarmasin, Poltek Negeri Samarinda, Poltek Negeri Ujung Pandang, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Sebelas Maret, Universitas Jember, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Timor.

Presiden Direktur Lippo Group, Theo L Sambuaga menyebutkan beasiswa sejumlah 150 juta rupiah (total 1,5 miliar rupiah) bagi masing-masing PTN tersebut ditujukan guna meningkatkan semangat mahasiswa untuk mengejar cita-citanya melalui pendidikan.

Sejak tahun 2011 sudah 60 PTN dari seluruh pelosok Indonesia yang menerima bantuan ini. dimana setiap tahunnya diberikan kepada 10 penerima. Hal ini sesuai arahan Menristekdikti dimana bantuan tersebut diberikan khususnya PTN yang ada di daerah-daerah pelosok tanah air.

“Saya berterimakasih kepada Lippo Group yang telah membantu anak-anak Indonesia yang secara ekonomi kurang beruntung tetapi punya prestasi yang baik perlu mendapat bantuan dan dukungan,” tutur Theo.

Nasir menambahkan walaupun baru 60 PTN ini adalah wujud dukungan swasta kepada pemerintah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa.

Kemenristekdikti juga memang terus berupaya untuk membangun pendidikan tinggi di daerah terdepan terluar dan tertinggal. Menristekdikti mengungkapkan bahwa sumber daya di daerah-daerah harus didorong untuk menjaga wilayah tersebut demi menjaga NKRI. Kebijakan harus ada keberpihakan yang jelas bagi anak-anak Indonesia dimanapun.

“Kalau tidak anak-anak di daerah 3T tidak akan mungkin mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” imbuhnya. Meskipun terdapat penurunan anggaran di tahun 2017 mendatang namun dana alokasi untuk beasiswa anak-anak Indonesia ditingkatkan dengan cara mengeliminasi mana yang tidak value added kemudian mengalokasikannya untuk pendidikan.

Nasir pun berpesan bagi para rektor dan direktur yang menerima bantuan kali ini agar dapat menyalurkannya dengan benar dan tepat kepada mahasiswa yang memang layak.

Ilmuwan Indonesia Pulang Kampung

KABAR RISET DIKTI - Mon, 12/19/2016 - 17:01

JAKARTA – Kompetisi perebutan talenta sumber daya berkualitas dengan negara lain kini semakin tajam. Setiap negara berlomba-lomba meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusianya masing-masing. Tidak sedikit negara-negara tersebut memanfaatkan keahlian para SDM Indonesia untuk bekerja disana. Banyak ilmuwan Diaspora Indonesia yang bekerja dan bermukim di luar negeri sehingga kemampuannya belum termanfaatkan dengan optimal untuk bangsa Indonesia sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, melalui Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti, berinisiatif ‘memulangkan’ para ilmuwan Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk bersama-sama meningkatkan gairah, iklim, kolaborasi, dan kerjasama lainnya di bidang akademik serta penelitian Indonesia melalui program “Visiting World Class Professor”, Menyalakan Indonesia di Peta Ilmu Pengetahuan Dunia, Sumbangsih Ilmuwan Indonesia Bagi Ibu Pertiwi.

Dalam program yang diselenggarakan mulai 18-24 Desember 2016 ini, Kemenristekdikti mempertemukan sekitar 42 orang akademisi dan ilmuwan asal Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri yang memiliki reputasi internasional dengan para akademisi dan peneliti di Indonesia dengan tujuan memotivasi dan meningkatkan gairah penelitian bertaraf internasional. Iklim akademik dan penelitian diharapkan pula bertambah baik yang dapat ditunjukan dengan indikator peningkatan kegiatan riset dan publikasi internasional.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam pembukaan program tersebut, Senin, 19 Desember 2016, secara tegas menyebutkan bahwa tidak ada negara di dunia ini yang tidak maju karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sangat dinamis dan berkembang luar biasa di segala ilmu. Dan ilmu-ilmu tersebut berasal dari perguruan tinggi, yang juga melakukan riset. Wapres mengemukakan sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu riset dan pendidikan di Indonesia, diantaranya dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai center of excellence, melalui kerja sama dengan negara-negara lain lewat penandatanganan MoU (memorandum of understanding), penetapan anggaran pendidikan dalam undang-undang dasar/konstitusi, dan lain sebagainya. Termasuk sudah banyak pula para guru besar yang berasal dari lulusan luar negeri.

“Kita ingin membangun kembali spirit itu. Sebab ilmu itu berkembang bukan hanya teknologi ilmu sosial pun demikian. Maka dari itu diperlukan jembatan dan benchmarking. Pengalaman para ilmuwan dari luar negeri yang datang ini harus digabungkan dengan praktek di dalam negeri. Pemerintah sangat menghargai kerjasama ini. Program ini dapat menggali masalah dasar secara keilmuan di masing-masing bidang, pada tahun yg akan datang saya harap menjadi kemajuan bagi bangsa ini,” jelasnya.

Para diaspora yang didatangkan dalam program ini
memang memiliki reputasi tinggi dan inovasi yang sangat baik di dunia internasional. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, berharap keberhasilan para diaspora di luar negeri supaya dapat ‘ditularkan’ ke Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Menristekdikti juga mengungkapkan karena dorongan sejumlah regulasi yang sudah diterapkan, tercatat per 5 Desember 2016 ini, angka publikasi internasional sudah mencapai 9000-an. Upaya lainnya yang dilakukan Kemenristekdikti kedepan dalam meningkatkan jumlah publikasi termasuk akan mewajibkan para guru besar untuk menerbitkan publikasi internasional setiap tahunnya.

“Para diaspora saya mohon dibantu betul untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dan juga bukan publikasi saja tapi juga membantu peningkatan inovasi, hasil-hasil riset, prototype sampai pasa hilirisasi,” imbuhnya.

Selain meningkatkan jurnal internasional hasil kolaborasi antara Profesor Diaspora Indonesia dengan akademisi atau peneliti dalam negeri, pemerintah juga mengharapkan melalui program ini nantinya terdapat masukan dan rekomendasi terkait kebijakan strategis pemerintah dalam memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara utuh.

Terdapat 6 kluster keilmuwan dimana para ilmuwan akan berdiskusi sesuai bidang kompetensinya masing-masing yakni kluster ketahanan pangan, energi terbarukan, kesehatan dan obat-obatan, teknologi informasi dan komunikasi, politik-ekonomi-sosial-seni-budaya, dan kemaritiman. Selanjutnya para diaspora akan berkunjung dan berdikusi ke sejumlah perguruan tinggi. Di akhir program, mereka akan menyusun lalu menyampaikan rekomendasi hasil pada Kemenristekdikti. (APS)

Ainun Naim : RSUB Harus Jadi Teladan

KABAR RISET DIKTI - Sun, 12/18/2016 - 12:16

MALANG – Rumah Sakit Universitas Brawijaya (RSUB), akhirnya resmi beroperasi, Minggu (18/12). Peresmian RSUB dilakukan oleh Walikota Malang Mochammad Anton, Rektor UB M. Bisri, dan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemenristekdikti Ainun Na’im, sebagai bagian dari peringatan Dies Natalis UB ke-54.

RSUB telah diterbitkan legalitasnya melalui Keputusan Walikota Malang pada 15 Desember 2016 lalu, legalitas tersebut menjadi payung hukum seluruh kegiatan RSUB dalam melayani masyarakat Kota Malang.

RSUB merupakan salah satu dari enam Rumah Sakit Pendidikan (RSP) yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Dalam sambutannya, Sesjen Kemenristekdikti mengatakan bahwa keberadaan RS di Perguruan Tinggi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan fasilitas pendidikan tinggi khususnya di bidang kesehatan.

“Kemenristekdikti sedang dalam proses untuk menyusun bagaimana sistem pengelolaan RS yang ada di PT, atau RSP,” ungkap Ainun.

RSP adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Ainun juga mengatakan bahwa Fakultas Kedokteran adalah gudangnya dokter. Jika Fakultas yang menghasilkan dokter-dokter tersebut memiliki RS maka RS tersebut dapat menjadi teladan bagi RS lainnya. Dengan diresmikannya RSUB, maka bertambahlah RSP teladan bagi RS lainnya.

“Kita sama-sama berusaha bagaimana RSP, termasuk RSUB, perkembangannya bisa kita jaga. Juga target-target yang diinginkan dapat kita laksanakan dan kita capai,” tutup Ainun. (FLH)

Meniti Harapan di Bumi Lai Kopan

KABAR RISET DIKTI - Fri, 12/16/2016 - 10:23

KUPANG – Nasir ungkapkan saat ini dirinya dan Kementerian sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas, jumlah dan sebaran beasiswa bidikmisi.

“Kalau tahun ini perbulan biaya hidup mahasiswa bidikmisi mendapatkan 600 ribu Rupiah, tahun depan akan saya coba naikkan menjadi 650 ribu Rupiah,” jelasnya.

Hal tersebut dikatakan Nasir saat acara temu mahasiswa bidikmisi dan Adik Papua & 3T Nusa Tenggara Timur, Jumat (16/12), di Kampus Universitas Nusa Cendana (Undana).

Dalam kesempatan itu, Nasir melakukan diskusi dengan para mahasiswa bidikmisi dan Afirmasi Pendidikan Tinggi yang rata-rata IPK-nya cukup baik. Nasir memberikan pesan agar anak-anak tersebut menjadi contoh yang baik.

Oleh karena itu, lanjut Nasir dalam diskusi, diharapkan para penerima bantuan dana pendidikan Bidikmisi senantiasa meningkatkan kualitas dirinya yang pada gilirannya akan dapat mengangkat harkat dan martabatnya dan kelak pada waktunya akan memberikan kontribusi terhadap daya saing bangsa ini.

Nasir pun berbangga hati melihat mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dan Adik & 3T dari daerah Nusa Tenggara Timur IPK-nya kebanyakan berada diatas 3,0. Nasir memberikan apresiasi berupa komputer jinjing bagi mereka.

“Ini menunjukkan harapan dari daerah NTT ini akan semakin maju, semakin maju karena akan melahirkan anak-anak yang cerdas yang siap membangun kampung halamannya hingga dapat meningkatkan taraf ekonominya,” tutur Nasir.

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Dirjen Belmawa Intan Ahmad.

“Tidak hanya itu, prestasi non akademik mahasiswa Bidikmisi juga amat membanggakan; tercatat lebih dari 5 mahasiswa Bidikmisi berhasil lolos seleksi menjadi Finalis Mahasiswa Berprestasi tingkat nasional sejak tahun 2013-2016. Selain itu, beberapa mahasiswa Bidikmisi juga berhasil meraih medali di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), menjuarai berbagai kompetisi kepenulisan tingkat nasional hingga internasional, mengikuti kegiatan pertukaran pelajar rtingkat internasional, hingga menjadi delegasi Indonesia dalam berbagai kegiatan kelas dunia di dalam dan luar negeri,” terangnya.

Dengan capaian seperti itu, menurut Intan, Bidikmisi telah berhasil menjadi salah satu katalis yang strategis dan telah banyak membantu mahasiswa Indonesia untuk secara bebas mengeksplorasi diri. Selain itu, karena para mahasiswa Bidikmisi adalah para mahasiswa yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia, program ini telah turut berkontribusi terhadap peningkatan kohesi sosial dan pemahaman tentang keragaman Bangsa Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Nasir juga memberikan secara simbolis tabungan pendidikan beasiswa bidikmisi dan Adik &3T kepada sekitar 20 mahasiswa. Turut hadir dalam acara yang berjalan hangat itu antara lain Rektor Undana Frans Benu, Rektor Unimor, Direktur Poltek Negeri Kupang, dan Koordinator Kopertis Wilayah VIII. (DZI)

Beta Pasti Bisa Kuliah

KABAR RISET DIKTI - Fri, 12/16/2016 - 08:48

KUPANG – Siapa yang tak mengenal Sasando. Alunan suara alat musik yang merupakan khas Nusa Tenggara Timur itu amatlah indah. Apalagi bila dipadukan dengan alat musik lain, membuat orang terbuai karenanya.

Namun mungkin tak seindah kehidupan yang dijalani oleh Sharoniva Jaguastin Koanak. Kehidupannya kadang dapat membuat orang awam meneteskan air mata bila mendengar ceritanya lebih dalam.

Ditemui dirumahnya yang sederhana di Jalan Pulau Indah Kota Kupang oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, jumat (16/12), wanita yang diterima lewat jalur bidikmisi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana (Undana) ini mengaku amat bersyukur dapat berkuliah.

“Saya pikir saya akan bekerja saja setelah lulus dari SMA. Bagaimana bisa lanjut untuk kuliah, saat sekolah saja lumayan berat menanggungnya, karena ayah supir taksi yang belum jelas pendapatan tiap harinya,” ujarnya dengan logat kental NTT.

Tapi lalu ada bidikmisi, ungkapnya dengan malu-malu dihadapan Mohamad Nasir. Ia pun bercerita akhirnya bisa lanjut kuliah.

Samuel Koan orangtua Sharoniva sempat berputus asa anaknya tak dapat kuliah. “Kami pikir biaya kuliah mahal sekali, tak mungkin anak kami kuliah, tapi dengan beasiswa akhirnya bisa masuk. Kami bersyukur sekali Pak Menteri,” tuturnya.

Nasir mengatakan bahwa Sharoniva ini contoh yang baik dan bukti bahwa memang anak bidikmisi itu memang kebanyakan anak yang cerdas.

“Sharoniva ini IPK-nya sangat tinggi. Di semester 3 ini, dia mendapatkan IPK dengan angka 3,95. Ini harus diikuti oleh tidak hanya mahasiswa bidikmisi lain, tapi juga mahasiswa lainnya,” sahut Nasir.

Nasir berpesan agar Sharoniva terus bersemangat dalam belajar sehingga nanti bisa lulus dengan lebih baik lagi. Karena dokter hewan di NTT sangat dibutuhkan saat ini.

“Dan bila nanti ingin melanjutkan sekolah setelah lulus, kami akan coba bantu untuk dapatkan beasiswa. Ini sampai lulus profesi pun akan langsung kita bantu,” pungkasnya. (DZI)

Reviewer Penelitian Harus Punya Standar yang Mumpuni

KABAR RISET DIKTI - Tue, 12/13/2016 - 17:40

 

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 dan Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan harus ada reviewer penelitian yang mumpuni dalam menilai proposal penelitian, seperti yang disampaikan pada Pelatihan Reviewer Penelitian di Hotel Santika, BSD Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (13/12/2016).

Maksud penyelenggaran  pelatihan reviewer ini adalah meningkatkan kemampuan dan profesionalitas calon reviewer penelitian sesuai dengan persyaratan Standar SNI ISO/IEC 17024:2012.

“Yang tidak boleh dilupakan, Reviewer adalah bagian dari kelengkapan upaya dalam mencapai publikasi, kekayaan intelektual, hingga pada prototipe teknologi. Para calon reviewer juga harus punya standardisasinya untuk menjadi seorang reviewer,” ujar Nasir.

Dirinya menambahkan keberadaan reviewer nantinya harus bisa memperlancar dan membuat efisien Riset dan Pengambangan sehingga produktifitas riset bisa meningkat, bukan justru sebaliknya.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Muhammad Dimyati, pada kesempatan yang sama melaporkan kegiatan pelatihan reviewer penelitian ini diikuti oleh 143 peserta dari bernagai lembaga seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), LPNK (LIPI, BATAN, BAPETEN), Balitbang Kementerian dan Balitbang Daerah.

Penelitian yang Berbasis pada Aktifitas atau Output

 

Pada kesempatan yang sama, Menristekdikti menyinggung terkait Peraturan Menteri Keuangan mengenai terobosan dalam tata kelola keuangan penelitian, yaitu penelitian yang berbasis pada aktifitas atau output dengan menyederhanakan pertanggungjawaban keuangan penelitiannya.

“Nantinya, Jangan sampai terjadi oleh para peneliti kehilangan gairahnya karena berfikiran mengurus pertanggung jawaban keuangan lebih berat daripada penelitian, karena ini adalah peluang emas,” ujar Nasir.

Menteri Nasir mengharapkan produktivitas riset akan menjadi lebih baik. Para peneliti dan para pengelola penelitian di setiap institusi diminta mulai mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang emas ini secara maksimal.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na’im, serta pembicara utama oleh Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pudji Winarni dan perwakilan dari Kementerian Keuangan untuk menjelaskan secara rinci terkait Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata kelola keuangan penelitian.

Semoga dengan kegiatan ini diharapkan akan mampu menghasilkan reviewer handal yang mampu mengubah wajah riset dan pengembangan di Indonesia, sehingga cita-cita kebangkitan teknologi nasional dapat diwujudkan. (ard)

Strategi Kemenristekdikti Wujudkan Hilirisasi Inovasi

KABAR RISET DIKTI - Tue, 12/13/2016 - 12:49

JAKARTA – Terdapat tiga tantangan yang dihadapi dalam pengembangan iptek saat ini yaitu meningkatkan dukungan nyata iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi dan jasa, meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya alam baik hayati maupun nir hayati dan meningkatkan dukungan iptek untuk penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.

Maka dari itu, membangun lembaga penelitian dan pengembangan (lemlitbang) di Indonesia supaya unggul menjadi sangat penting. Lemlitbang ini nantinya diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang dapat dihilirisasi untuk diproduksi dan digunakan masyarakat luas.

Saat ini komunitas lemlitbang yang dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah menghasilkan sekitar 230 produk dari 49 lembaga baik itu lembaga pemerintah, badan usaha maupun perguruan tinggi. Produk-produk tersebut berasal dari delapan bidang yang menjadi fokus utama yakni pangan dan pertanian, energi, transportasi, pertahanan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan obat, material maju, dan maritim.

“Dari 8 bidang fokus tersebut yang paling banyak adalah klaster pertanian pangan, dari 18 lembaga (pangan pertanian) terdapat sekitar 108 produk,” ujar Direktur Lembaga Litbang Kemenristekdikti, Kemal Prihatman di acara Workshop Menuju Hilirisasi Produk Unggulan Pusat Unggulan Iptek, Selasa, 13 Desember 2016.

Seluruh produk yang telah dihasilkan tersebut selanjutnya  didorong untuk dapat memberikan manfaat, bukan hanya dalam bentuk tulisan tapi produk nyata. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptekdikti Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo pada kesempatan yang sama menjelaskan hilirisasi hasil penelitian adalah ujung dari kegiatan penelitian yang mempunyai dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Hilirisasi ini tidak hanya terjadi dari kontribusi ristekdikti atau perguruan tinggi tapi juga elemen masyarakat lainnya. Untuk itu diperlukan persamaan persepsi dalam mengatur bagaimana strategi program-program ke depannya.

Sementara itu, kemampuan inovasi Indonesia menurut laporan Global Competitiveness Index (GCI) 2016-2017 berada di urutan ke 32 dari 138 negara. Namun Patdono menyebutkan inovasi-inovasi yang dihasilkan belum banyak yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Untuk itu pihaknya memiliki sejumlah kebijakan guna meningkatkan hal tersebut dari sisi kelembagaan.

Salah satu upaya Kemenristekdikti untuk memperkuat inovasi dari sisi kelembagaan adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI). Selanjutnya, salah satu kapasitas yang dikembangkan dalam kerangka pembinaan PUI yakni kapasitas hilirisasi (disseminating capacity). Hilirisasi ini ditujukan untuk mendorong produk-produk PUI masuk dalam tataran industrialisasi.

Lembaga-lembaga litbang yang akan menjadi PUI terlebih dahulu harus memiliki sejumlah kriteria baik itu dari aspek academic excellence (35%) maupun komersialisasi dan pemanfaatan (65%). Penelitian yang dihasilkan lembaga litbang yang sudah masuk kategori Technology Readiness Level (TRL) tahap 9 akan didampingi secara kelembagaan supaya dapat menjadi Pusat Unggulan Iptek (center of excellent).

“Syarat menjadi PUI menghasilkan satu produk yang berhasil diproduksi massal. Jika sudah banyak produk yang bisa dihasilkan maka bisa dibina menjadi Science Techno Park (STP), dimana komersialisasi dari beberapa produk didorong disitu,” jelas Patdono.

Salah satu upaya nyata dalam kapasitas pembinaan kelembagaan iptek dan dikti adalah fasilitasi dan asistensi teknis terkait penyiapan produk yang dilengkapi data dan informasi positioning produk menuju hilirisasi. Pemetaan positioning ini menjadi penting untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesiapan produk unggulan tersebut. (APS)

Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi Tingkatkan Daya Saing Bangsa

KABAR RISET DIKTI - Sat, 12/10/2016 - 17:34

SEMARANG – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir membuka acara “Pertemuan Forum Rektor Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia” yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang di kampus setempat, pada Jumat (9/12). Pertemuan yang dibuka Rektor Unika Soegijapranata Budi Widianarko dan Koordinator Forum Rektor APTIK Yohanes Eka Priyatma ini dihadiri pimpinan perguruan tinggi (PT) katolik se-Indonesia.

Pada kesempatan itu Menristekdikti menyampaikan dua cara revitalisasi pendidikan tinggi vokasional dan komersialisasi hasil. Pemerintah berharap banyak pada PT Vokasi, sebagai salah satu upaya peningkatan tenaga kerja dengan skill tinggi (skill worker) sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.

“Bila PT memiliki prodi atau jurusan vokasi sebaiknya dijadikan sekolah vokasi di bawah pengawasan rektor, dan kalau sudah besar di spin off (dipisah) untuk berdiri sendiri menjadi PT Vokasi misalnya Politeknik atau sejenisnya,” ujar Nasir.

Nasir menambahkan, dengan revitalisasi pendidikan tinggi vokasi maka industri akan mendapat pasokan tenaga kerja yang kompeten dan semua lulusan politeknik dapat pekerjaan sesuai kompetensinya. Program revitalisasi ini dilakukan dengan cara, 50 persen dosen dari perguruan tinggi dan 50 persen lainnya dari industri.

“Perguruan Tinggi vokasi harus bekerja sama dengan industri sehingga apa yang ada di industri dapat diterapkan pada mahasiswa. Kurikulumnya pun disesuaikan dengan kebutuhan industri. Politeknik juga bisa dijadikan tempat uji kompetensi dan sertifikasi,” jelasnya.

Outputnya, maka semua lulusan politeknik bersertifikat kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk itu perguruan tinggi yang mempunyai program vokasi dan akademik lebih baik suatu ketika di spin off agar tidak menganggu bidang akademiknya.

“Spin off bisa dilakukan jika program vokasi sudah kuat dan mapan, untuk memenuhi kebutuhan pengajar (dosen). Bisa diambilkan dari kalangan profesional atau industri,” terang Nasir.

Saat ini total ada 1.365 lembaga pendidikan vokasional terdiri dari 1.103 akademi kejuruan dan 262 politeknik. Dari 1.103 akademi kejuruan baru enam yang siap sarana serta prasarana dan 1.088 lainnya masih perlu penambahan.

Sedangkan dari 262 politeknik, 13 diantaranya sudah siap dan 240 lainnya masih butuh penambahan sarana serta prasarana. Untuk politeknik ada sembilan yang perlu dilakukan perbaikan kurikulum dan sertifikasi. (MUJ)

Menristekditi Minta BAN-PT Tangani Akreditasi 1.882 Prodi Kadaluarsa

KABAR RISET DIKTI - Fri, 12/09/2016 - 12:04

JAKARTA – Kinerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2016 ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir. Sebab, capaian kerja BAN-PT selama tahun 2016 dinilai memiliki progress yang baik.

“Progresnya sudah cukup baik. Yang paling tampak adalah perguruan tinggi yang terakreditasi A, institusinya ada lompatan luar biasa,” papar Mohammad Nasir saat tampil menjadi pembicara kunci dalam pembukaan Rapat Kerja Tahunan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) 2016 yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis malam (8/12).

Selain dihadiri para anggota Dewan Eksekutif dan Dewan Majelis BAN-PT, acara pembukaan Raker Tahunan BAN-PT tersebut juga dihadiri Sesjen Kemenristekdikti Ainun Naim, Dirjen Belmawa Intan Ahmad, serta para Rektor Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.

Lebih jauh Nasir mengatakan, jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia sudah mencapai kurang lebih 4.405 buah. Namun jumlah Perguruan Tinggi yang masuk dalam World Top 500 Universities masih kecil dan tak signifikan dengan jumlah Perguruan Tinggi yang telah didirikan. Karena itu, Nasir meminta BAN-PT untuk terus mendorong peningkatan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia agar masuk ke kelas dunia.

Pentingnya Mutu

Nasir menegaskan, di era kompetisi ini mutu Perguruan Tinggi menjadi sangat penting. Hal ini menjadi tanggung jawab utama para Rektor, sedang BAN PT bertugas melakukan evaluasi.

“Jangan sampai kita meninggalkan kualitas. Kalau kita tidak bersaing, kita akan ketinggalan. Era kita adalah era kompetisi, maka kita harus selalu meningkatkan kualitas. Semua orang harus mengacu pada kualitas. Kalau tidak, kita akan mengalami ketertinggalan luar biasa,” tegas Nasir.

Masalah yang sering dihadapi Perguruan Tinggi, ungkap Nasir, biasanya menyangkut keberadaan dosen dan publikasi internasional. Untuk mengatasi masalah ini, jelas Nasir, Kemenristekdikti sudah melakukan penataan regulasi. Dalam pelaksanaan riset misalnya, kini sudah tidak berbasis pada aktivitas, tapi sudah diganti berbasis pada output. Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas Perguruan Tinggi tersebut, kini Nasir akan menagih para Guru Besar agar menunjukkan hasil karyanya pada publikasi internasional.

Pada kesempatan ini, Nasir juga menyoal adanya akreditasi 1.882  program studi (prodi) yang dibiarkan kadaluarsa. Disebutkan, jumlah program studi Perguruan Tinggi di Indonesia sudah di atas 24 ribu. Sedang prodi yang telah diakreditasi baru mencapai 19 ribu, tapi 1.882 prodi di antaranya telah kadaluarsa.

“Ini bisa menimbulkan masalah lagi. Karena itu, hal ini harus segera diatasi. Kalau dibiarkan, Saya khawatir ijazah yang dikeluarkan Perguruan Tinggi menjadi tidak sah dan akan menimbulkan persoalan lain lagi,” papar Nasir.

Menurut T. Basaruddin dari Dewan Eksekutif BAN-PT, 1.882  program studi yang dianggap kadaluarasa karena Perguruan Tinggi tidak melakukan reakreditasi berdasar masa berlakunya surat keputusan akreditasi. Disebutkan, enam bulan sebelum masa SK Akreditasi habis, Perguruan Tinggi yang bersangkutan harusnya melakukan reakreditasi. Kenapa Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak melakukan reakreditasi, BAN PT mengaku belum tahu pasti.

“Apakah mereka mengalami kesulitan melakukan reakreditasi, kami belum tahu. Yang pasti, Perguruan Tinggi yang memiliki program studi berakreditasi kadaluarsa, tidak diperbolehkan mengeluarkan ijazah”, tegasnya.

Dalam pembukaan Raker Tahunan BAN-PT 2016 tersebut, Menristekdikti juga meresmikan pelaksanaan Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi Online (SAPTO). Pelaksanaan SAPTO tersebut dinilai positif oleh Nasir karena dianggap bisa mendorong peningkatan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia. (SUT)

Akuntan yang Profesional, Kredibel, dan Transparan

KABAR RISET DIKTI - Thu, 12/08/2016 - 17:14

Para akuntan seluruh Indonesia berkumpul di Bandung untuk mengikuti Regional Public Sector Conference (RPSC) ke-4, Konvensi Nasional Akuntansi (KNA) ke-8, sekaligus sebagai Peringatan HUT Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ke-59 di Hotel Trans Luxury, Bandung, Kamis (08/12/16).

Acara ini resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla dan diikuti oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Mardiasmo, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Sapto Amal Damandari, serta Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Mardiasmo mengatakan sudah banyak yang dilakukan IAI untuk bangsa, terutama untuk membantu mengelola keuangan Negara.

“Posisi akuntan publik sangat penting termasuk dalam mengelola keuangan Negara. Seorang akuntan harus profesional, kredibel, dan transparan,” imbuh Mardiasmo pada sambutannya.

Dirinya juga menambahkan sebagai organisasi profesi, IAI bertanggung jawab memastikan para akuntan mengasah profesionalitasnya. Berbagai program peningkatan kapasitas terus dilakukan.

Sependapat dengan itu, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mewanti-wanti kepada akuntan di Indonesia agar selalu menjaga nama baik profesi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

“profesi akuntan sangat penting sehingga harus profesional dan kredibel. Jika tidak kepercayaan publik bisa luntur. Modal utama akuntan itu pengetahuan, skill dan kepercayaan,” ujar JK.

Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjadi bukti Kemenristekdikti mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan pengawasan khususnya dalam mengelola keuangan Negara.

Menristekdikti, Mohamad Nasir mengatakan pentingnya kerjasama pada penguatan sistem keuangan di pemerintahan demi tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi.

“Hal ini sebenaranya sudah lama digagas untuk segara dilakukan kerjasama antara Kemristekdikti dengan BPKP. Harapannya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada di Kemenristekdikti,” ujar Menteri Nasir di gedung BPKP pada MoU antara BPKP dengan Kemenristekdikti, Juli (15/7/16) lalu.

Ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik itu ada empat, yaitu transparansi, awareness, akuntabilitas, dan responsibility. Kemenristekdikti telah memunculkan Sistem Monitoring dan Evaluasi laporan yang secara real time dapat dilihat langsung. Untuk meyakinkan laporan tersebut, peran akuntan sangat berpengaruh demi mencapai laporan keuangan yang baik. (ard)

Subscribe to Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman aggregator - LP3M dan LPPM